image
14 Januari 2018 | Bincang-bincang

Gayeng Semarang

Kontestasi

  • Oleh Mudjahirin Thohir

DALAMolahraga dikenal istilah sportivitas. Bagi pemangku kepentingan, khususnya pemain, sportivitas berarti berkompetisi secara sportif alias mengikuti aturan pertandingan. Seperti slogan yang dicanangkan: My game is fair play. Fair play dalam sepak bola, misalnya, pemain tak boleh memakai tangan, tetapi kaki.

Namanya juga sepak bola (football). Pemain yang boleh memakai tangan hanya kiper atau pemain yang melempar bola (throw in) karena out. Kiper pun hanya diizinkan sebatas masih di area penalti. Itulah aturan main. Norma menurut bahasa hukum. Ideal culture menurut istilah ilmu budaya.

Namun dalam praktik, lain lagi ceritanya. Ada saja pemain curang. Misalnya, menjatuhkan pemain lawan yang menggiring bola (dribbling) ke gawang. Tentu agar kesebelasannya tak kemasukan bola alias gol. Atau saat menggiring bola ke arena penalti lawan, pemain diving, pura-pura jatuh seolah dilanggar lawan. Dengan tujuan, mendapat hadiah tendangan penalti. Jika wasit terkelabui, entah karena tak tahu atau pura-pura tidak tahu akal bulus itu, lalu memberi hadiah penalti dan gol, bagaimana cara kita menanggapi? Ternyata terbelah. Ribuan suporter dari kesebelasan yang diuntungkan bersorak-sorai sangat gemuruh.

Tak peduli tim kesayangan curang. Mereka lebih tertarik mengekspresikan perasaan senang karena menang. Namun saat bersamaan, suporter lain merasa dirugikan. Ada di antara mereka tidak terima; masuk ke lapangan, mengejar wasit. Tahu kondisinya sangat berbahaya, meski itu akibat ulahnya, wasit lari tunggang-langgang, ketakutan, mencari perlindungan.

Keadaan kacau, tak berkesudahan. Itulah realitas faktual, sehingga disebut factual culture. Di dunia olahraga yang jelas dan tegas bersandar pada sportivitas, masih sering terjadi kecurangan. Antara semboyan dan kenyataan di lapangan sering berbeda. Bagaimana pula di dunia politik pemilihan kepala daerah (pilkada) yang sedang berkontestasi?

***

DUNIApolitik adalah dunia serbamungkin. Karena itu, politik sering dimaknai the art of probability. Kemungkinan berdampak baik atau buruk. Dalam kontestasi pilkada, mungkin bisa menang bisa pula kalah. Namun hampir semua kontestan tak mau kalah sebelum bertanding. Kecuali, kontestan yang sejak awal memosisikan diri sebagai pelengkap penderita seperti terjadi pada zaman Orde Baru. Karena dorongan menang, intensitas sosial politik meninggi.

Pada saat seperti itu, mereka menempuh berbagai cara. Misalnya, membuat pencitraan sekaligus pembiusan sosial. Melantunkan prestasi diri dan mengobral harapan kelewat-lewat, diiringi berpantun bagaimana menyejahterakan rakyat. Kalau semua kandidat melakukan pembiusan sosial, sampai hati pula memakai langkah pemungkas.

Misalnya, tim kandidat memakai sentimen suku, agama, ras, antargolongan (SARA). Ketika mereka memakai sentimen SARA untuk memilah, etnisitas tidak mereka olah hingga membentuk jaringan relasi pergaulan sosial sebagai sumber kekayaan hakiki untuk saling mengenal dan memperkaya budaya. Agama tak lagi menjadi payung kedamaian, tetapi sarana pemilahan sosial. Setiap orang tidak lagi berbagi pemahaman dan perasaan bahwa persamaan adalah anugerah dan perbedaan adalah berkah.

Namun, memodifikasi SARA dalam paham kecurigaan dan ancaman. Modus itu mereka wujudkan terutama di media sosial. Mereka memelintir informasi sesuai dengan kehendak. Misalnya, memotong kalimat dalam pidato seseorang terlepas dari konteks, sehingga berlawanan dengan makna asli. Itulah model fitnah mediatik yang harus kita waspadai.

Ketika ancaman berupa pemilahan sosial sebagai akibat dari proses pilkada sudah menunjukkan gejala negatif, para pencinta negeri ini mesti mengantisipasi. Bagaimana caranya? Ubahlah mind set kita dari yang semula terlalu serius memandang menjadi pernyataan pilkada hanyalah upacara lima tahunan yang harus dilakukan negara. Bayangkan para kandidat yang diusulkan partai politik pengusung sebagai figur paling layak untuk mengisi.

Namun kita sebagai calon pemilih berhak berbeda cara pandang. Jika ada kandidat tidak menarik, pilihlah kandidat lain. Cukup sederhana. Jika semua tidak ideal, ya sebaiknya kita maju sebagai kandidat tunggal. Mungkinkah? Itulah persoalannya. Jika ternyata tidak mungkin maju sendiri, yakinlah Anda bisa menjadi orang terhormat tanpa harus menjadi gubernur, bupati, atau wali kota! Apa syaratnya? Mudah! Jadikan diri Anda bermanfaat bagi sesama. Bukan sebaliknya, cuma bisa mengumpat dan menjadi pengkhianat bangsa.(44)

Berita Lainnya