13 Januari 2018 | Wacana

TAJUK RENCANA

Menyikapi Keputusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan keputusan yang menolak uji materi Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dengan putusan itu, maka Pasal 222 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) tersebut tidak berlaku. Artinya, hanya partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilu sebelumnya yang dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.

Pasal tersebut mensyaratkan jumlah kursi DPR minimal 20 persen atau perolehan suara sah secara nasional minimal 25 persen. Dengan persyaratan seperti itu, partai-partai yang baru muncul setelah pemilu terpaksa gigit jari karena tidak dapat terlibat dalam pencalonan figur pilihan mereka. Lantas, bagaimana keputusan MK itu seharusnya disikapi? Keputusan itu sudah bersifat final dan mengikat, karena itu tidak ada hal lain kecuali menghormati keputusan tersebut.

Bagaimana dengan pendapat yang disampaikan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra bahwa keputusan tersebut tidak sejalan dengan konstitusi? Pendapat seperti itu tentu tidak akan mengubah legalitas keputusan lembaga negara. Namun, sebagai suatu perdebatan akademis, pendapat dan pandangan semacam itu sah-sah saja. Semua pihak perlu bersepakat bahwa keputusan hukum bagaimanapun harus dihormati, sedangkan perbedaan pendapat tidak dapat ditutupi.

Kedewasaan menyikapi keputusan MK mencerminkan kedewasaan masyarakat dan institusi kita dalam menjalankan demokrasi. Demokrasi secara esensial tidak dimungkiri merupakan perwujudan hak-hak politik setiap warga negara dan partai politik tanpa terkecuali. Namun di tataran praksis, demokrasi harus pula bersedia menerima kompromi dan konsensus- konsensus yang lebih khusus agar demokrasi dapat dilaksanakan dalam mekanisme sesempurna mungkin.

Jika partai-partai baru harus gigit jari, ungkapan itu sebetulnya hanya berlaku dalam kaitan dengan proses pemilu, yang sejatinya merupakan salah satu bagian saja dari totalitas sistem demokratis yang ingin dibangun. Tugas partai politik tidak hanya terbatas pada soal mengusung kandidat mereka dalam pemilihan umum. Justru, tugas terbesar dan terberat dari partai politik adalah menjaga agar tiang demokrasi tetap kokoh berdiri, melalui perekrutan politik dan edukasi.

Apakah dengan demikian pendapat yang berbeda terkait dengan keputusan MK itu tidak dibenarkan bermunculan? Sudah pasti tidak demikian. Diskursus dan perdebatan terkait dengan isu politik justru menyehatkan dinamika pengembangan demokrasi. Sepanjang perdebatan itu dibatasi dalam wilayah kajian akademis dan tidak dimanipulasi menjadi amunisi politik, perdebatan itu menjadikan demokrasi semakin sempurna. Partai politik juga akan selalu memodernisasi diri.