image

Foto: Istimewa

12 Januari 2018 | 08:36 WIB | Parlemen Zaman Now

Dinas Terkait Diharap Laksanakan Monev Secara Berkala

  • Pelaksanaan UMK dan Struktur Skala Upah

SEMARANG, suaramerdeka.com- Anggota Komisi E DPRD Jateng Karsono menuturkan, dinas terkait bisa memfasilitasi perusahaan-perusahaan melalui kegiatan bintek bagaimana cara menghitung struktur skala upah. “Saran lain adalah, Dinas terkait melalui tenaga pengawasnya harus melaksanakan monev secara berkala, terkait dengan pelaksanaan UMK dan struktur skala upah," kata dia.

Sebagai informasi, struktur dan skala upah adalah nominal upah dari yang terkecil sampai dengan terbesar untuk setiap golongan jabatan. “Pemerintah membuat peraturan tentang struktur dan skala upah dengan tujuan agar dapat menciptakan upah yang berkeadilan. Dengan demikian, kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi dapat dikurangi, serta menjamin kepastian upah yang didapatkan oleh setiap pekerja,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Sebagai informasi, dalam PP nomor 78 dan permenaker no 1 th 2017 itu disebutkan bahwa kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh.

Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar.

Adapun kebijakan pengupahan itu meliputi upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya. Kemudian upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya.

Adapun bentuk dan cara pembayaran upah denda dan potongan upah, dan hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah,  struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon danupah untuk perhitungan pajak penghasilan.

(Andika Primasiwi /SMNetwork /CN26 )